Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan transisi energi menuju net-zero emission (NZE) pada 2060. Komitmen internasional melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sudah diluncurkan, namun pendanaan yang dijanjikan belum sepenuhnya terealisasi. Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk energi bersih sangat besar—sekitar USD 97 miliar hingga 2030—sementara dana publik masih jauh dari mencukupi.

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan hilirisasi nikel bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai motor transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060. Hal ini diungkapkan dalam policy paper terbaru berjudul “Menghijaukan Hilirisasi Nikel”, yang merekomendasikan reformasi kebijakan menuju hilirisasi nikel yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

SUARA MERDEKA JATIM - Indonesia dihadapkan tantangan besar dalam mewujudkan transisi energi menuju net-zero emission (NZE) pada 2060 nanti. Komitmen internasional melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) pun sudah diluncurkan, namun pendanaan yang dijanjikan belum sepenuhnya terealisasi. Bagaimana Indonesia menyikapinya? Ada sebuah policy paper terbaru yang mampu menekan dua persoalan sekaligus: meningkatkan pendapatan negara dan mendanai transisi energi secara mandiri. Policy paper itu berjudul “Pajak Ekspor Batu Bara Nasional: Membangun Kemandirian Pendanaan untuk Transisi Energi Indonesia” yang merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak ekspor batu bara.

SUARA MERDEKA JATIM - Indonesia punya peluang besar menjadikan hilirisasi nikel bukan cuma sebagai penggerak ekonomi, tapi juga sebagai motor transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) 2060. Hal itu diungkapkan melalui policy paper berjudul “Menghijaukan Hilirisasi Nikel”.