Jakarta, JatimUPdate.id - Pemerintah berencana menerapkan bea keluar atau pajak ekspor batu bara mulai 2026. Meski besarannya belum diumumkan, pemerintah menyebut penentuan tarif akan mempertimbangkan perkembangan harga dan keekonomian batu bara dalam beberapa bulan ke depan. Lembaga riset Transisi Bersih, yang fokus pada percepatan transisi energi bersih, menyambut positif rencana tersebut. Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai kebijakan ini harus ditetapkan pada tingkat tarif yang material agar memberi dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Indonesiafinance.id, Jakarta-Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan bea keluar alias pajak ekspor batu bara yang akan mulai berlaku pada 2026. Besaran tarifnya belum diumumkan. Kementerian Keuangan menyatakan, penentuan besaran tarif akan mengikuti pergerakan harga serta keekonomian komoditas yang masih menjadi sumber utama devisa negeri ini.

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan anggaran negara yang selama ini disimpan di Bank Indonesia untuk dialihkan dan ditempatkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan nominal mencapai Rp200 triliun.

Jakarta, jendelakepri.com – Pajak yang ditarik dari industri ekstraktif yang selama ini longgar, akan menaikkan pendapatan negara secara signifikan dan lebih memenuhi unsur keadilan daripada menaikkan PPN 12% bagi warga negara yang sedang menghadapi kelesuan ekonomi. Transisi Bersih melihat argumen yang sangat kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak dari industri ekstraktif, terutama nikel dan batu bara.