JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggenjot program hilirisasi mineral seperti nikel. Namun, kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) justru dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum menyebutkan, kebijakan pemerintah tersebut pasalnya menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

“Over investment dan over production ini akhirnya merusak keseimbangan pasar nikel dunia. Suplai melimpah dan harga turun. Nilai tambah ekonomi yang menjadi tujuan utama hilirisasi pun terancam turun,” kata Abdurrahman Arum dalam laporan yang diterima Investortrust, Rabu (3/7/2024).

Sumber: investortrust.id

Baca Selengkapnya di https://investortrust.id/news/2-hal-ini-dikhawatirkan-bakal-gerus-nilai-tambah-ekonomi-hilirisasi-nikel