RESOURCESASIA.ID, JAKARTA – Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi.

KOMPAS.com - Dua program mercusuar Indonesia, yakni bebas emisi dan hilirisasi, dinilai tidak koheren dan justru saling mengganggu karena masih adanya bahan bakar fosil. Temuan tersebut mengemuka dalam laporan riset Transisi Bersih dan Indonesia Cerah berjudul Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060. Dalam program bebas emisi, Indonesia menargetkan dapat mencapai net zero emission (NZE) pada 2060.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Transisi Bersih, Abdurahman Arum Rahman, menilai kebijakan penghiliran industri nikel yang digadang-gadang untuk mempercepat transisi energi bertolak belakang dengan program Indonesia bebas emisi 2060. Pasalnya industri hilirisasi nikel masih gunakan batu bara sebagai sumber energi utamanya.

Nikel adalah logam yang sangat dibutuhkan oleh banyak industri, termasuk peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, konstruksi, minyak dan gas, farmasi, serta alat medis. Selain itu, nikel merupakan bahan utama dalam pembuatan baterai litium yang digunakan dalam kendaraan listrik, yang permintaannya meningkat seiring dengan popularitas kendaraan listrik.