Jakarta, jendelakepri.com – Pajak yang ditarik dari industri ekstraktif yang selama ini longgar, akan menaikkan pendapatan negara secara signifikan dan lebih memenuhi unsur keadilan daripada menaikkan PPN 12% bagi warga negara yang sedang menghadapi kelesuan ekonomi. Transisi Bersih melihat argumen yang sangat kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak dari industri ekstraktif, terutama nikel dan batu bara.
Pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa, bisa menjadi momentum untuk memperbaiki iklim perpajakan nasional. Selama ini strategi penerimaan pajak dinilai membebani rakyat dan banyak indikasi kelonggaran untuk kelompok tertentu seperti orang-orang superkaya.
Tahun ini saja, isu pajak pertambahan nilai (PPN) yang hendak dinaikkan menjadi 12% dan pajak daerah yang naik akibat dana transfer berkurang lantaran program efisiensi, mendapatkan penolakan luas di daerah dan kota-kota besar. Masyarakat melihat politik perpajakan berjalan tidak adil. Tututan untuk menurunkan PPN dan menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7 juta pun sering diajukan agar ekonomi tumbuh dengan daya beli masyarakat yang terjaga.
Baca selegkapnya di