JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah bertekad untuk mencapai bebas emisi atau net zero emission (NZE) pada tahun 2050 untuk ketenagalistrikan dan 2060 untuk energi lainnya. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia telah menyusun program jangka panjang berupa transisi energi yang berkeadilan. Salah satu program transisi energi berupa penutupan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Jakarta, Portonews.com – Transisi Bersih, sebuah lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. Hal ini lantaran transisi energi menganut prinsip keadilan berdasarkan peran, yakni biaya transisi energi harus terdistribusi secara proporsional berdasarkan kontribusi emisi. Pihak yang menghasilkan banyak emisi harus menerima beban biaya lebih besar.

Lembaga riset nirlaba, Transisi Bersih, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan transisi energi menganut prinsip keadilan berdasarkan peran, sehingga biayanya harus terdistribusi secara proporsional berdasarkan kontribusi emisi. Pihak yang menghasilkan banyak emisi harus menerima beban biaya lebih besar.

Pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak akan efektif jika pemerintah masih memberikan izin untuk mengoperasikan PLTU baru captive atau swasta. Program pensiun dini PLTU hanya akan efektif jika tidak ada PLTU baru yang sedang dan akan dibangun di seluruh Indonesia.