Ambisi pemerintah mengerek bauran bahan bakar nabati hingga tingkat B50 dinilai telah melampaui batas toleransi ekonomi, teknis mesin kendaraan, dan daya dukung lingkungan. Koalisi peneliti independen dan pelaku industri transportasi mendesak pemerintah menetapkan bauran B40 sebagai batas atas maksimal pencampuran demi mencegah jebolnya anggaran negara dan krisis ekologis yang lebih parah.
Dominasi Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar dunia sejauh ini belum mampu diterjemahkan menjadi kekuatan dalam menentukan harga. Penelitian terbaru Transisi Bersih (Financial Research Center for Clean Energy/FRCCE) menemukan adanya indikasi underpricing yang bersifat sistematis pada ekspor batu bara Indonesia, sehingga batu bara Indonesia diduga dijual di bawah harga wajarnya setelah memperhitungkan kualitas, kandungan energi, biaya logistik, dan waktu transaksi.
Transisi Bersih meminta Pemerintah Indonesia tidak menambah kuota produksi nikel pada tahun 2026. Wacana penambahan kuota baru dinilai berisiko merusak momentum pemulihan harga nikel global yang mulai terbentuk setelah pemerintah memperketat produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bijih nikel.
Transisi Bersih, sebuah lembaga think tank di bidang ekonomi dan lingkungan berkelanjutan, melihat implementasi mandatory biodiesel B50 mulai Juli 2026 berpotensi menciptakan tekanan fiskal baru bagi Indonesia, apabila dijalankan tanpa reformasi mendasar pada tata kelola dan skema pembiayaannya. Temuan hasil riset tersebut disampaikan dalam laporan terbaru Transisi Bersih, “Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?” dalam acara diskusi publik dan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Warung Kopi Hijau FEB UI dan Transisi Bersih di Jakarta, Rabu (20/5/2026) siang. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan mandatory biodiesel selama satu dekade terakhir memang berhasil menekan impor solar dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut memunculkan beban fiskal yang terus membesar akibat hilangnya potensi devisa ekspor CPO serta meningkatnya subsidi biodiesel.