Serangan militer ilegal Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran mengundang reaksi beragam dan keprihatinan dunia. Transisi Bersih memandang perlunya Pemerintah Indonesia menyikapi situasi ini dengan cerdas dan melihat kepentingan nasional jauh ke depan. Sebagai respons atas serangan udara, peluru kendali, dan bermacam senjata mematikan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi, secara resmi Iran menutup Selat Hormuz pada hari yang sama dan melancarkan serangan balasan. Pentupan Selat Hormuz pasti berimplikasi luas karena sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia, atau sekitar 20 juta barel per hari, serta hampir 20 persen gas alam cair (LNG) global melewati jalur ini.

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun. Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

Jakarta, Senin 03 November 2025-VNNMedia- Pemerintah berencana menerapkan bea keluar atau pajak ekspor untuk produk batu bara mulai 2026. Hingga saat ini, besaran tarif yang akan diberlakukan masih belum diumumkan. Pemerintah menyatakan kebijakan ini akan mempertimbangkan perkembangan harga dan keekonomian batu bara dalam beberapa bulan ke depan.

MAKLUMAT – Pemerintah boleh saja masih malu-malu mengumumkan tarif bea keluar atau pajak ekspor batu bara. Namun, Abdurrahman Arum sudah lebih dulu bersuara lantang.Direktur Eksekutif Transisi Bersih (Financial Research Center for Clean Energy/FRCCE) ini menyambut rencana kebijakan yang akan dirilis pada 2026 itu dengan kalkulasi matang.