Transisi Bersih, sebuah lembaga think tank di bidang ekonomi dan lingkungan berkelanjutan, melihat implementasi mandatory biodiesel B50 mulai Juli 2026 berpotensi menciptakan tekanan fiskal baru bagi Indonesia, apabila dijalankan tanpa reformasi mendasar pada tata kelola dan skema pembiayaannya. Temuan hasil riset tersebut disampaikan dalam laporan terbaru Transisi Bersih, “Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?” dalam acara diskusi publik dan konferensi pers yang diselenggarakan oleh Warung Kopi Hijau FEB UI dan Transisi Bersih di Jakarta, Rabu (20/5/2026) siang. Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan mandatory biodiesel selama satu dekade terakhir memang berhasil menekan impor solar dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut memunculkan beban fiskal yang terus membesar akibat hilangnya potensi devisa ekspor CPO serta meningkatnya subsidi biodiesel.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di kisaran lima persen dalam beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya mencerminkan realitas kesejahteraan masyarakat. Di balik angka pertumbuhan tersebut terjadi konsentrasi kekayaan yang semakin tajam, di mana manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara merata.

Dalam kondisi fiskal saat ini, di mana APBN berpotensi mengalami tekanan hingga mendekati batas defisit 3% dari produk domestik bruto (PDB), negara perlu mengambil langkah nyata untuk memperkuat penerimaan. Bea keluar batu bara adalah instrumen yang sah, rasional, dan mendesak untuk ditata lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat melalui penerimaan negara. Bagi Transisi Bersih, bea keluar batu bara lebih dari sekadar soal fiskal, kebijakan ini adalah soal keadilan.

Serangan militer ilegal Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran mengundang reaksi beragam dan keprihatinan dunia. Transisi Bersih memandang perlunya Pemerintah Indonesia menyikapi situasi ini dengan cerdas dan melihat kepentingan nasional jauh ke depan. Sebagai respons atas serangan udara, peluru kendali, dan bermacam senjata mematikan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi, secara resmi Iran menutup Selat Hormuz pada hari yang sama dan melancarkan serangan balasan. Pentupan Selat Hormuz pasti berimplikasi luas karena sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia, atau sekitar 20 juta barel per hari, serta hampir 20 persen gas alam cair (LNG) global melewati jalur ini.