Serangan militer ilegal Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran mengundang reaksi beragam dan keprihatinan dunia. Transisi Bersih memandang perlunya Pemerintah Indonesia menyikapi situasi ini dengan cerdas dan melihat kepentingan nasional jauh ke depan. Sebagai respons atas serangan udara, peluru kendali, dan bermacam senjata mematikan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) pagi, secara resmi Iran menutup Selat Hormuz pada hari yang sama dan melancarkan serangan balasan. Pentupan Selat Hormuz pasti berimplikasi luas karena sekitar 20 persen konsumsi minyak dunia, atau sekitar 20 juta barel per hari, serta hampir 20 persen gas alam cair (LNG) global melewati jalur ini.

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor mineral mentah dan memberikan insentif untuk investasi industri peleburan logam (smelter) dikhawatirkan menggerus nilai tambah ekonomi dari hilirisasi nikel. Hal ini karena, kebijakan tersebut menyebabkan produksi berlebihan dan berujung pada jatuhnya harga produk olahan nikel. Selain itu, hilirisasi mineral masih menggunakan PLTU yang berpotensi menggagalkan program dekarbonisasi. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Hilirisasi Industri Nikel, Nilai Tambah Ekonomi, dan Indonesia Bebas Emisi 2060”. Laporan ini mengungkap, kebijakan berlapis pemerintah untuk hilirisasi mineral menyebabkan investasi yang berlebihan (over investment) di industri smelter nikel. Kapasitas smelter nikel di Indonesia naik 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200 ribu ton feronikel pada 2016 menjadi 3.046 ribu ton pada 2023. Kapasitas ini masih akan naik lagi menjadi 5.568 ribu ton dalam beberapa tahun ke depan, mengingat saat ini ada 2.522 ribu ton kapasitas yang sedang dan akan dibangun. Investasi yang berlebihan ini berdampak pada produksi yang berlebihan (over production). Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS), produksi nikel Indonesia meningkat lebih dari 15 kali lipat dari 117 ribu ton pada 2014 menjadi 1,8 juta ton pada 2023. Volume produksi diperkirakan terus meningkat mengingat banyaknya smelter yang masih dalam masa konstruksi.

Jakarta, 10 Desember 2025 — Lembaga riset dan advokasi ekonomi-lingkungan Transisi Bersih menilai sektor hulu industri kelapa sawit Indonesia menghadapi persoalan struktural serius, yaitu ekspansi lahan terus berlanjut, produktivitas perkebunan menurun, sementara kontribusi fiskalnya tidak sebanding dengan skala ekonomi yang dihasilkan. Temuan ini disampaikan dalam peluncuran kajian “Dinamika Sektor Hulu Sawit di Indonesia: Ekspansi Lahan, Rendahnya Produktivitas, dan Kesenjangan Kontribusi Fiskal” di Jakarta, Rabu (10/12) sore. Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan bahwa krisis ekologis yang ditandai dengan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera tidak dapat dilepaskan dari pola pengelolaan sawit yang bertumpu pada perluasan lahan. “Ekspansi sawit masih menjadi strategi utama industri, padahal dampak ekologisnya kian berat. Risiko lingkungan ditanggung masyarakat, sementara manfaat ekonominya terkonsentrasi ke kelompok-kelompok usaha,” ujar Rahman.

Jakarta, 18 Juni 2025 – Sebuah policy paper terbaru berjudul “Pajak Ekspor Batu Bara Nasional: Membangun Kemandirian Pendanaan untuk Transisi Energi Indonesia” merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak ekspor batu bara sebagai strategi fiskal yang mampu menyelesaikan dua persoalan sekaligus: meningkatkan pendapatan negara dan mendanai transisi energi secara mandiri. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan transisi energi menuju net-zero emission (NZE) pada 2060. Komitmen internasional melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) sudah diluncurkan, namun pendanaan yang dijanjikan belum sepenuhnya terealisasi. Di sisi lain, kebutuhan investasi untuk energi bersih sangat besar—sekitar USD 97 miliar hingga 2030—sementara dana publik masih jauh dari mencukupi.