Hilirisasi telah mengantarkan Indonesia menjadi pusat gravitasi industri nikel dunia. Dengan pangsa produksi lebih dari 60 persen dan cadangan sekitar 42 persen global, Indonesia kini menjadi pemain terbesar sekaligus dominan. Namun, alih-alih memperoleh manfaat ekonomi yang optimal, produksi justru melimpah, harga nikel dunia melemah, penerimaan negara belum maksimal, dan tekanan terhadap lingkungan semakin besar. Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat.

Kajian ini menganalisis tiga persoalan struktural di sektor hulu industri kelapa sawit Indonesia, yaitu: (1) ekspansi lahan yang terus berlanjut meskipun kebijakan moratorium telah diterapkan sejak Kajian 2018, (2) Penurunan produktivitas perkebunan sawit, dan (3) kontribusi fiskal industri yang relatif kecil dibandingkan skala ekonomi dan luas lahan yang dikuasai.

Industri aluminium global tengah bergerak menuju sistem produksi yang lebih hijau dan rendah karbon, didorong oleh kebijakan dekarbonisasi di negara maju dan meningkatnya permintaan aluminium ramah lingkungan. Agar tidak tertinggal, Indonesia perlu merumuskan strategi dekarbonisasi yang terencana dan realistis.

Transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 membutuhkan investasi yang sangat besar, sementara realisasi pendanaan dari mitra internasional seperti JETP masih terbatas dan lambat. Selain itu, sebagian sangat besar komitmen pembiayaan dari luar negeri berupa pinjaman yang akan membebani APBN dalam jangka panjang. Policy paper ini menawarkan analisis dan skenario penerapan pajak ekspor batu bara sebagai strategi fiskal alternatif untuk membiayai transisi energi secara mandiri, berkelanjutan, dan tidak membebani APBN yang ada saat ini.