Di tengah hiruk-pikuk Pilpres 2024, isu lingkungan hidup terus bergulir. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas udara di kota-kota besar di Indonesia terus memburuk. Salah satu penyebab utamanya adalah PLTU-PLTU raksasa berbahan bakar batu bara yang baru beroperasi. Berhubung PLTU-PLTU tersebut baru dibangun dan masih akan beroperasi beberapa dekade ke depan, maka bisa dipastikan persoalan ini akan terus berlangsung, bahkan membesar. Belum ada jalan keluar yang konkret dalam jangka pendek. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden kelak akan sibuk dengan masalah ini.
       

       Pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, masyarakat Indonesia akan menentukan pilihannya, memilih calon presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024-2029. Saat ini kita telah memasuki masa kampanye yang akan berlangsung sampai tanggal 10 Februari 2024. Debat para capres pun mulai berlangsung. Di luar hiruk pikuk debat para capres dan cawapres, isu-isu yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat terus bergulir. Salah satu yang paling penting dan terus membesar adalah soal polusi udara secara khusus dan lingkungan hidup secara umum.

       Perlu diketahui bahwa guna memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus tumbuh, sebagai bagian dari Nawacita, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Sebagian besar pembangkit tersebut berupa PLTU raksasa dan PLTU mulut tambang yang berbahan bakar batu bara.

       Berdasarkan siaran pers kementerian ESDM tanggal 31 Januari 2023, sebanyak 47% pembangkit listrik dari 35.000 MW tersebut telah beroperasi. Dalam 6 tahun terakhir, Indonesia menambah kapasitas PLTU sebanyak 11,3 GW, naik dari 30,8 GW pada tahun 2017 menjadi 42,1 GW pada tahun 2022, dan menjadi rekor pembangunan PLTU terbanyak sepanjang sejarah. Sebagian besar PLTU tersebut adalah PLTU raksasa di Pulau Jawa dan PLTU mulut tambang di Kalimantan dan Sumatera. 

       Pengoperasian PLTU-PLTU raksasa tersebut langsung memberikan dampak lingkungan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada musim kemarau tahun ini, tingkat polusi udara di kota-kota besar di pulau Jawa mencapai puncaknya. Hampir setiap hari berbagai indikator udara menunjukkan level polusi udara yang melebihi ambang batas aman, bahkan masuk bahaya.

        Ada banyak aplikasi online yang menyediakan informasi kualitas udara di berbagai kota. Aplikasi-aplikasi tersebut umumnya menggunakan data crowdsources yang disuplai secara real time dari alat-alat yang dipasang oleh masyarakat secara swadaya. Data yang disediakan secara terbuka ini menjadi informasi alternatif di samping informasi formal yang disediakan oleh pemerintah. Dari aplikasi-aplikasi online yang bisa diakses secara terbuka dan real time inilah masyarakat bisa mendapatkan kondisi teranyar tingkat kesehatan udara kota mereka.

        Sepuluh tahun sebelumnya, pencemaran udara Indonesia didominasi oleh kebakaran hutan. Kondisi ini telah berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebab utama pencemaran udara adalah polutan berupa partikel emisi pembakaran yang kasar. Dan partikel tersebut hanya bisa keluar dari cerobong asap PLTU batu bara. Ini menunjukkan bahwa PLTU-PLTU raksasa yang baru beroperasi tersebut mencemari udara secara signifikan.

        Polusi udara memberikan dampak yang tidak seimbang bagi berbagai golongan masyarakat. Masyarakat kaya bisa memasang alat penyaring udara di rumah untuk mengurangi polutan. Tapi bagi mayoritas masyarakat kelas menengah dan bawah, harga alat-alat tersebut tidak terjangkau. Sebagian besar dari mereka terpapar polusi tersebut hampir 24 jam sehari. Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di kota-kota besar dan sekitarnya, adalah kelompok yang paling banyak terpapar oleh polusi udara akibat PLTU.

       Dalam jangka panjang, pemerintah sebenarnya telah membuat rencana mitigasi dengan menutup lebih awal (pensiun dini) PLTU batu bara yang sudah tua. Rencana ini terlihat ironis sebenarnya. Di satu sisi kita gencar membangun PLTU, sementara pada sisi yang lain PLTU-PLTU tersebut akan ditutup lebih awal. Tapi secara umum, ini merupakan rencana mitigasi yang paling rasional untuk mengurangi emisi udara secara signifikan.

        Adapun dalam jangka pendek, belum ada rencana mitigasi yang serius. Sehingga, polusi udara ini akan terus terjadi dan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Hampir dapat dipastikan, isu polusi udara ini akan terus bergulir, menggelinding, dan membesar seperti bola salju. Siapa pun presiden terpilih akan sibuk menghadapi masalah ini.

        Oleh karena itu, para capres perlu menangkap isu ini secara cermat dan memasukkannya ke dalam visi-misi secara lebih serius. Lebih dari itu, langkah-langkah mitigasi yang komprehensif juga perlu dibuat untuk meyakinkan para pemilih bahwa visi misi tersebut bukan sekedar pepesan kosong. Salah satu poin penting yang perlu dibahas adalah strategi dan target transisi energi yang rasional dan berkeadilan di tengah kenaikan biaya bunga di seluruh dunia.

         Menurut Eep Saifullah Fatah, pendiri sekaligus pemimpin PolMark Research Centre, memasukkan isu lingkungan hidup secara umum, dan transisi energi (dari energi kotor ke energi bersih) secara khusus dalam visi misi para capres tidak memerlukan “biaya” apa pun. Justru dengan isu lingkungan hidup yang disertai dengan strategi dan target yang konkret, maka para capres akan terlihat “lebih progresif” terutama bagi para pemilih muda yang menjadi pemilih mayoritas dalam pemilu tahun 2024 ini. Perlu diketahui, bahwa para pemilih muda adalah generasi yang paling peduli pada isu lingkungan hidup karena masa depan mereka akan sangat tergantung pada kelestarian alam saat ini. Wallahu a’lam.

Abdurrahman Arum
Direktur Eksekutif Transisibersih.org